Upaya Penyediaan Vaksin COVID-19, Pakar Kesehatan: Langkah Indonesia sudah Tepat

Kabar Terbaru Covid19, Jakarta Upaya mendorong penyediaan vaksin COVID-19 terus dilakukan Pemerintah Indonesia. Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Sinovac Tiongkok dan G42 Uni Emirat Arab untuk memproduksi vaksin COVID-19 di Bio Farma.

Pada November-Desember 2020, sekitar 40 juta bahan baku vaksin COVID-19 dari kedua lembaga farmasi internasional tersebut akan tiba di Tanah Air. Bahan baku ini siap diproduksi Bio Farma yang memiliki kapasitas produksi 250 juta dosis vaksin.

Baca Juga

  • Jubir Wiku: Target Periksa 30.000 Spesimen COVID-19 per Hari Cukup Berat Dicapai

Pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 dari penyediaan vaksin COVID-19 perlu dikomunikasikan kepada masyarakat.

“Tinggal kita perlu mengkomunikasikan ke masyarakat secara lebih detail. Bahwa kita sudah di tahap, istilahnya, preorder, dan akan dilakukan dengan bertahap, yakni menjalani review,” lanjut Iqbal, yang lulusan Adelaide University and Imperial College of Medicine London, Inggris.

“Setelah modifikasi usai uji klinis tahap III selesai, maka vaksin baru akan diberikan ke masyarakat.”

Langkah Pemerintah Indonesia sudah tepat, yang mana berada di barisan depan negara-negara yang menempatkan proyek vaksin COVID-19 sebagai hal utama dan harus segera terwujud.

Untuk mendorong langkah Pemerintah Indonesia terhadap ketersediaan vaksin COVID-19, Iqbal menyampaikan, perlu keterlibatan yang lebih intensif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini demi memastikan kehalalan bahan baku vaksin COVID-19.

“Vaksin itu ada kandungannya. Kandungan inti adalah antigen, yaitu bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan,” terangnya yang alumni International Fellowship of Medicine di  Massachusets General Hospital, Harvard University, Amerika Serikat.

“Antigen juga harus dilengkapi zat-zat aditif, seperti adjuvan (agen meningkatkan respons imun), preservatives (bahan yang ditambahkan cegah tumbuhnya bakteri selama pembuatan vaksin), dan stabilizer (jenis protein) dengan fungsi masing-masing.”

Ia menekankan, hindari perspektif haram karena vaksin dari luar negeri.

“Jangan ada perspektif haram duluan. Itu kurang tepat. Keterlibatan MUI sejak awal harus diprioritaskan sehingga (masyarakat) benar-benar faham,” pungkas Iqbal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan CO

Kam Sep 3 , 2020
Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Detail: Tipe: Dokumen Format: PDF Jumlah Halaman: 3 Ukuran: A4 Unduh Materi