Rencana Pembukaan Bioskop, Jubir Wiku: Konsultasi Pemprov DKI Jakarta dengan Satgas COVID-19 Pusat

Kabar Terbaru Covid19, Jakarta Terkait pembukaan kembali bioskop di Indonesia selama masa pandemi COVID-19, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menerangkan bahwa rencana pembukaan kembali bioskop itu akan diterapkan di DKI Jakarta.

“Sebenarnya masih dalam rencana dan itu merupakan proses konsultasi antara pemerintah daerah dari DKI Jakarta dengan Satgas Pusat. Tentunya, sudah hampir sekitar satu bulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian,” terang Wiku saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/8/2020).

“Demikian pula tim pakar juga melakukan kajian terhadap kemungkinan bioskop ataupun cinema untuk dibuka. Ini karena mempertimbangkan aspek, selain aspek kesehatan juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.”

Baca Juga

  • Pakar Sebut Penularan COVID-19 di Bioskop Lebih Kecil dari yang Dibayangkan

Lebih lanjut Wiku menyampaikan bahwa proses belajar bersama dalam pembukaan fasilitas dilakukan bersama juga dengan media. Ia mengajak media untuk melakukan kajian-kajian di dalam proses membantu pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan untuk memulai aktivitas sosial ekonominya.

“Soal pembukaan tempat sosial ataupun ekonomi selalu sudah diingatkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa harus melalui proses, yang mana pertama adalah proses prakondisi, kemudian timing apa yang prioritas dan melakukan koordinasi pusat dan daerah,” tambahnya.

“Perlu monitoring evaluasi. Di dalam prakondisi, pastikan dilakukan pengkajian-pengkajian. Tentunya melihat dari risiko penularan dan risiko peningkatan kasus dilihat dari zona-zona yang ada. Lalu kita lihat prioritas sektor sosial dan ekonomi yang mana memang diperlukan untuk dibuka dan dasarnya apa.”

Kajian pembukaan sektor ekonomi dan sosial juga dapat dilakukan Satgas COVID-19 yang ada di tiap-tiap daerah. Di dalam pengkajian, dalam hal ini prakondisi harus melihat tentang kesiapan dan kecukupan fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya.

“Perlu timing, kapan sebenarnya kegiatan itu cukup aman untuk dibuka. Jadi, tidak serta-merta untuk bisa dilakukan pembukaan tanpa melihat kondisi yang terkini.”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan CO

Kam Sep 3 , 2020
Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Detail: Tipe: Dokumen Format: PDF Jumlah Halaman: 3 Ukuran: A4 Unduh Materi